Tugas Etika Bisnis

Tugas  Merangkum Buku Etika Bisnis

BAB II

“ Sekelis Teori Etika ”

Hal 62 – 71

 Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Etika Bisnis

Dosen : Iga Aju Nitya Dharmani, SE, MM

Iga Aju Nitya Dharmani, SE., MM.
Iga Aju Nitya Dharmani, SE., MM.
Iga Aju Nitya Dharmani, SE., MM.

  index

 Disusun Oleh :

Catur Prasetyo Permdi   (01112031)

Prodi Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2014

 

COVER BUKU

20141006_110217

DAFTAR ISI

 20141006_110312

RESUM

BAB II

SEKILAS TEORI ETIKA

A.   Pengertian Etika

Menurut Bertens etika dapat juga didefinisikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dari pengertian diatas mengisyaratkan bahwa etika memiliki peranan penting dalam melegitimasi segala perbuatan dan tindakan yang dilihat dari sudut pandang moralitas yang telah disepakati oleh masyarakat.

Dalam prakteknya, terkadang penerapan nilai etika hanya dilakukan sebatas persetujuan atas standar moral yang telah disepakati untuk tidak dilanggar. Norma moral yang menjadi standar masyarakat untuk menentukan baik buruknya perilaku dan tindakan seseorang, terkadang hanya dianggap suatu aturan yang disetujui bersama tanpa dipertimbangkan mengapa aturan-aturan moral tersebut harus kita patuhi. Untuk itu, pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam mengenai alasan-alasan mengapa kita perlu berperilaku yang etis sesuai dengan norma-norma moral yang telah disepakati, melahirkan suatu bentuk teori etika yang menyediakan kerangka untuk memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. Dalam Teori EtikaAda beberapa teori etika modern , yaitu :

1.     Utilitarisme

Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat´. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi menfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Menurut suatu perumusan terkenal, dalam rangka pemikiran utilitarisme (utilitarianism) kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah the greatest happiness of the greatest number, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.

Terlepas dari daya tariknya, teori utilitarianisme juga mempunyai kelemahan, antara lain:

a) Manfaat merupakan konsep yang kompleks sehingga penggunaannya sering menimbulkan kesulitan. Masalah konsep manfaat ini dapat mencakup persepsi dari manfaat itu sendiri yang berbeda-beda bagi tiap orang dan tidak semua manfaat yang dinilai dapat dikuantifikasi yang berujung pada persoalan pengukuran manfaat itu sendiri.

b) Utilitarianisme tidak mempertimbangkan nilai suatu tindakan itu sendiri, dan hanya memperhatikan akibat dari tindakan itu. Dalam hal ini utilitarianisme dianggap tidak memfokuskan pemberian nilai moral dari suatu tindakan, melainkan hanya terfokus aspek nilai konsekuensi yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa utilitarianisme tidak mempertimbangkan motivasi seseorang melakukan suatu tindakan.

c) Kesulitan untuk menentukan prioritas dari kriteria etika utilitarianisme itu sendiri, apakah lebih mementingkan perolehan manfaat terbanyak bagi sejumlah orang atau jumlah terbanyak dari orang-orang yang memperoleh manfaat itu walaupun manfaatnya lebih kecil.

d) Utilitarianisme hanya menguntungkan mayoritas. Dalam hal ini suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral sejauh tindakan tersebut menguntungkan sebagian besar orang, walaupun mungkin merugikan sekelompok minoritas. Dengan demikian, utilitarianisme dapat dikatakan membenarkan ketidakadilan, yaitu bagi kelompok yang tidak memperoleh manfaat.

2.   Deontologi

Deontologi´ ( Deontology) berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yaitu : deon yang artinya adalah kewajiban. Dalam suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya, dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Deontologi menekankan perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadi perbuatan itu juga baik.

Deontologi sendiri lebih melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan. Aliran besar pemikiran etika kedua adalah deontologi. Menurut Tokoh besar dari Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), menyimpulkan suatu perbuatan baik jika dilakukan karena kewajiban, dan juga dilakukan berdasarkan imperative katagoris.

Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama, sekarang merupakan juga salah satu teori etika yang terpenting.

Ada tiga prinsip yg harus dipenuhi :

(1)   Supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban

(2)   Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu, berarti kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik

(3)   Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal

3.   Teori Hak

Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Maka, teori hak pun cocok diterapkan dengan suasana demokratis.

Dalam arti, semua manusia dari berbagai lapisan kehidupan harus mendapat perlakuan yang sama. Seperti yang diungkapkan Immanuel Kant, bahwa manusia meruapakan suatu tujuan pada dirirnya (an end in itself). Karena itu manusia harus selalu dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain

4.     Teori Keutamaan

Teori tipe terakhir ini adalah teori keutamaan (virtue) yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Dalam etika dewasa ini terdapat minat khusus untuk teori keutamaan sebagai reaksi atas teori-teori etika sebelumnya yang terlalu berat sebelah dalam mengukur perbuatan dengan prinsip atau norma. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut : disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral, misalnya : Kebijaksanaan, Keadilan, Kerendahan hati,Suka bekerja keras.

Keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa disebut : kejujuran, fairness, kepercayaan dan keuletan. Keempat keutamaan ini berkaitan erat satu sama lain dan kadang-kadang malah ada tumpang tindih di antaranya.

Fairness : kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang dan dengan wajar dimaksudkan apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.

Keutamaan-keutamaan yang dimilliki manajer dan karyawan sejauh mereka mewakili perusahaan, adalah : Keramahan, Loyalitas, Kehormatan dan Rasa malu.

Keramahan merupakan inti kehidupan bisnis, keramahan itu hakiki untuk setiap hubungan antar manusia, hubungan bisnis tidak terkecuali.

Loyalitas berarti bahwa karyawan tidak bekerja semata-mata untuk mendapat gaji, tetapi mempunyai juga komitmen yang tulus dengan perusahaan.

Kehormatan adalah keutamaan yang membuat karyawan menjadi peka terhadap suka dan duka serta sukses dan kegagalan perusahaan.

 DAFTAR PUSTAKA

  1. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta, Kanisius.catatan ke-12 (edisi revisi), 2013

Tugas 2 :

 CONTOH KASUS PELANGGARAN ETIKA BISNIS

(Tentang Corporate Social Responcibility / CSR)

20130915_124124aa

  • Teori Menurut Etika Bisnis

Pemikiran yang mendasari CSR (Corporate Social Responsibility) yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana perusahaan (corporate governance) yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahan-masyarakat, investasi sosial perusahaan (corporate philantrophy).

  • Kesesuaian Menurut PP UU

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

  • Analisa Kasus

Pada surat kabar Jawa Pos, 2 Mei 2013, ada salah satu artikel yang menurut saya melanggar Etika Bisnis, yaitu artikel yang berjudul “Tanpa Izin, Tiga Pabrik Nekat Beraktivitas”. Ketiga industri tersebut berada di Gresik yaitu PT. BKP (Produsen Minyak Goreng), PT. IDM (Pengolahan Ikan), dan PT. HNF (Industri Alat Berat). Industri-industri tersebut dianggap melanggar Etika Bisnis dalam Corporate Social Responsibility (CSR) karena ketiganya berpotensi mengeluarkan limbah berbahaya. Bukan hanya itu, mereka juga tidak memiliki perizinan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), mereka hanya mendompleng dengan amdal pendirian milik Kawasan Industri Gresik (KIG).

Perusahaan lain yang melanggar etika bisnis dalam CSR yaitu PT. BKP (produsen minyak goreng) yang izin amdalnya belum clear dan berkali-kali perusahaan ini dilaporkan warga sekitar karena kerap mencemari lingkungan. Ada juga PT. IDM yang kerap dikeluhkan karena menimbulkan bau.

  • Saran

Pemerintah harus menindak lebih tegas industri-industri yang tidak mempunyai izin lengkap, terutama yang dapat merugikan masyarakat dan berdampak langsung pada lingkungan sekitar. Serta melakukan sidak dan pengawasan terhadap industri-industri baru yang akan didirikan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *